Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats Warning ASN Korup, Sumendap Sebut Akan Penjarakan - Fajar Manado

Warning ASN Korup, Sumendap Sebut Akan Penjarakan

Warning ASN Korup, Sumendap Sebut Akan Penjarakan
Ratahan, Fajarmanado.com — Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH menegaskan bakal memberhentikan dan menyerahkan melalui proses hukum untuk dipenjarakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajarannya yang kedapatan melakulan pungutan liar, menipu dan melakukan korupsi.

Bupati JS, sapaan akrabnya,  menyampaikan hal tersebut ketika memberikan sambutan dan arahan kepada ASN dan para pejabat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mitra pada Rapat Koordinasi (Rakor) Dalam Rangka Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemkab Mitra Tahun Anggaran 2019 di Sport Hall Ratahan, Senin (7/1/2019).

“Dua hal yang saya tekankan dan pasti akan saya lakukan, bila ada ASN yang kedapatan melakukan korupsi, saya berhentikan dari jabatan, lalu saya serahkan kepada aparat penegakan hukum, baik Polisi, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantas Korupsi, untuk diproses hukum dan dipenjarakan bila bersalah,” tandasnya.

Bupati JS, mengatakan terpaksa melakukan langkah tegas ini demi mewujudkan profesionalisme kerja dan pengelolaan keuangan di lingkup Pemkab Minahasa, agar menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga :  Nekad Mencuri Motor di Ratahan, 2 Remaja Manado Diciduk Polisi

Saat ini, lanjut dia, segala bentuk kinerja Pemkab Mitra, mulai dari perencanaan kegiatan sampai pengelolaan keuangan telah menggunakan sistem elektronik. Yakni, E-Planning, E-Budgeting dan E-Kinerja, dan ini menurutnya terobosan luar biasa bagi ASN yang hendak bekerja secara profesional.

“Dalam rangka untuk menselaraskan dan mensinergikan program yang ada dan program yang baru yang saat ini melalui sitem elektronik, maka pembayaran-pembayaran semua dilakukan secara non tunai dan pekerjaan-pekerjaan yang mengeluarkan uang atau dibayar Pemkab Mitra harus ditayangkan terlebih dahulu di LPSE, atau dengan kata lain dilakukan secara onile dan terbuka bagi siapa saja,” jelasnya.

“Hal ini untuk mengindari segala macam negoisasi ilegal. Kalau ada pelanggaran administrasi dan penyimpangan, silahkan konfirmasi dengan saya. Kita akan selesaikan itu, baik melalui Inspektorat sebagai pengawasan administrasi, maupun ke aparat hukum bila berimplikasi pada pelanggaran hukum. Dengan demikian, kita terhindar dari segala macam praktek penipuan, segala macam praktek pungli, dan segala bentuk fitnah yang ditimbulkan orang-orang tidak bertanggung jawab,” sambung bupati.

Baca Juga :  Wah..! Polisi Tangkap Jemri Gara-Gara Emosional

Sementara, penerapan sistem E-Planning, E-Budgeting dan E-Kinerja ini merupakan yang pertama dari 15 Kabupaten/ Kota di Sulut. Ini dilakukan karena Pemkab Mitra saat ini mengutamakan tingkat profesional saat ini sebagai standar nasional, dimana semua berdasarkan disiplin kerja, disiplin keuangan dan disiplin perencanaan secara elektronik.

“Saya tegaskan lagi, tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai tuntutan, menerima suap, memanipulasi kerja dan atau soal keuangan maka siap-siap diberhentikan dalam jabatan dengan tidak hormat dan pihak Inspektorat akan meneruskan masalah ini ke APH maupun KPK,” tandasnya.

“Dengan demikian sebagai negara kita akan bekerja dengan bahagia, kita akan terhindar dari rasa takut, terhindar dari masalah hukum dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkas Bupati Mitra dua periode ini.

Penulis : Didi Gara

Subscribe

Terima Kasih...Untuk Mendapatkan Informasi Terbaru Silahkan Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan