Bitung, Fajarmanado.com – Ketua DPRD Bitung Laurensius Supit mendesak pemerintah pusat, Pemprov Sulut dan Pemkot Bitung untuk meningkatkan perhatian terhadap nelayan.
Sampai saat ini, katanya, terdapat ribuan rumah tangga di wilayah Kota Pelabuhan ini yang masih menyandarkan penghidupan sebagai nelayan namun tak sedikit yang masih belum sejahtera.
Supit menyayangkan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilainya sangat tidak berpihak pada nelayan kecil selama ini.
“Dalam mengeluarkan kebijakan, KKP belum memberikan porsi yang cukup besar untuk mensejahterahkan nelayan kecil, nyatanya kehidupannelayan kita masih memprihatinkan, masih tetap sebagai kelompok tertinggi dari jumlah kemiskinan yang ada di Sulut,” katanya di Bitung, Sabtu (10/9)
“Kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum ada yang memiliki tujuan langsung meningkatkan kesejahteraan nelayan, yang terjadi justeru cenderung menekan usaha para nelayan kecil,” ujarnya.
Sampai saat ini banyak usaha dari nelayan kecil yang terdesak dan bahkan akhirnya mati karena kebijakan KKP yang tidak memberi peluang atau ruang pada upaya peningkatan usaha nelayan kecil.
“Jadi peran KKP saat ini sudah sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh para nelayan kecil, kesejahteraan nelayan yang seharusnya menjadi fokus dari KKP justru diabaikan oleh pihak KKP sebagai menganbil kebijakan untuk nelayan,” tukasnya.
Supit mengharapkan pemerintah daerah jangan terpaku pada kebijakan pemerintah pusat yang kurang proaktif terhadap nelayan.
“Pemprov Sulut dan Pemkot Bitung khususnya harus punya program yang memberikan perhatian lebih kepada nelayan setempat, karena mayoritas kehidupan nelayan kita, terutama nelayan tradisional banyak yang serba memprihatinkan. Bahkan wilayah pesisir bisa dikatakan sebagai kantong kemiskinan,” paparnya.
Pemerintah harus memiliki solusi yang terarah untuk membantu agar kehidupan kalangan nelayan tidak terus terjebak dengan kemiskinan. Apalagi, fasilitas yang ada di wilayah pesisir masih serba minim yang berimplikasi pada pola hidup dan cara pandang rumah tangga nelayan untuk memperbaiki hidup.
“Kalau akses mereka masih terbatas tentu saja akan berimbas pada banyak hal, terutama untuk memperoleh informasi yang baik pula,” kata Ketua DPRD dari dapil yang mayoritas nelayan ini.
Ia mengaku melihat bahkan bersinggungan langsung dengan kehidupan nelayan. Katanya, pemerintah harus bisa turut campur bukan hanya semata-mata memberikan bantuan alat tangkap saja.
“Program untuk masyarakat nelayan harus lebih banyak lagi karena daerah kita pun dikenal sebagai penghasil perikanan yang strategis. Saya kira selain bantuan alat tangkap, bantuan perumahan untuk nelayan, pendidikan bagi anak nelayan, dan lain-lain harus ditingkatkan,” pungkas Supit.
(jak)
