Perangi Korupsi dan Pungli, Pemkab Mitra dan Kajari Jalin Kerjasama
Bupati James Sumendap, SH dan Kejari Minsel Lambok Sidabutar menandatangani kerjasama untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Mitra yang bebas korupsi dan pungutan liar dengan disaksikan Pimpinan DPRD Mitra dan Sekda Ir Farry Liwe di Ratahan, Rabu (14/12). Foto: Humas Pemkab Mitra

Perangi Korupsi dan Pungli, Pemkab Mitra dan Kajari Jalin Kerjasama

Ratahan, Fajarmanado.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) bersama Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa Selatan (Minsel) menjalin kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha, sekaligus dalam rangka peringatan hari anti korupsi se-dunia.

Penandatangan kerjasama tersebut dilakukan oleh Bupati James Sumendap dan Kajari Lambok Sidabutar di Ratahan, Rabu (14/12).

Bupati Sumendap mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk  memerangi dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi dan pungutan liar (Pungli) dari tingkat kabupaten sampai ke desa.

“Komitmen Pemkab untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih terus kita lakukan, apalagi saat ini tunjangan kinerja dari para aparat sipil negara sampai desa kita naikkan untuk menghindarkan mereka dari praktek korupsi dan Pungli,” ujarnya.

Bupati pun mengungkapkan adanya kerjasama dengan Kejaksaan tersebut sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan proyek maupun keuangan.

“Nantinya kita akan melibatkan para pihak kejaksaan dalam setiap kegiatan maupun proyek-proyek strategis, sehingga sejak awal kejaksaan turut dilibatkan,” katanya.

Sementara itu, Kajari Lambok Sidabutar menuturkan pihaknya siap untuk memberikan pendampingan bagi Pemkab dalam penyelenggaraan pemerintah.

“Melalui TP4D kita siap untuk membantu Pemkab, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi permasalahan atau terjadinya korupsi,” ujarnya.

Sidabutar pun mengharapkan dukungan dari seluruh jajaran di pihak Pemkab untuk memerangi praktek-praktek korupsi.

“Untuk memerangi korupsi ini perlu dukungan semua pihak termasuk juga dijajaran pemerintah daerah. Kita berupaya untuk melakukan pendekatan preventif, dengan membangun budaya anti korupsi, serta melalui good governace, reformasi pelayanan publik,” ujarnya.

(*geri)