Tomohon, Fajarmanado.com – Wali Kota Jimmy Feldie Eman, SE.Ak menantang pengelola BPJS dan jajarannya untuk mewujudkan universal coverage (UC) pada akhir 2017 ini.
“Saya memberikan tantangan kepada BPJS dan instansi pemerintah terkait, kalau boleh akhir 2017 Tomohon telah mencapai universal coverage 100%,” tegas Eman di depan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Tingkat Kota Tomohon di Ruang Kerja Walikota, Kelurahan Kolongan, Tomohon Selatan, Selasa (07/03).
Kota Tomohon tercatat sebagai daerah yang pencapaian UC tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yaitu 84,80% dari total penduduk 105.198 jiwa. Sementara terget 100 persen UC secara nasional ditetapkan pemerintah pada 1 Januari 2019.
Untuk mencapai targer tersebut, Eman mengharapkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas tenaga kerja serta BPMPTSP untuk bekerjasama dengan BPJS dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.
“Pemerintah akan menyediakan ruangan khusus bagi BPJS pada kantor pelayanan publik yang dalam waktu dekat akan segera dibangun dan rencananya selesai pertengahan tahun ini,” katanya.
Kebijakan pemkot ini ditempuh karena pelayanan BPJS juga merupakan bagian Pelayanan Publik. “Peningkatan pelayanan publik akan menjadi salah satu leading sektor pemerintah kota tomohon di tahun 2017 ini,” jelas Eman.
Sementara itu, Kepala cabang BPJS Wilayah Tondano dan Tomohon, drg. Nora D. Manurung, MPH, AAK, menjelaskan, untuk mencapai Universal Health Coverage Tahun 2019 yang ditargetkan secara nasional, ada 3 unsur yang berperan penting.
Ke tiga unsur itu, katanya, Pemerintah Daerah yang mendaftarkan masyarakat tidak mampu ke program JAMKESDA, Pemberi Kerja, yang wajib mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya, juga masyarakat mampu yang mendaftarkan diri dan anggota keluarga secara mandiri.
Untuk mencapai hal tersebut, lanjut dia, ditemui juga beberapa kendala lain, seperti masih ada badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya, validitas data penduduk yang belum sesuai keadaan sebenarnya, dan pemahaman masyarakat akan keuntungan program BPJS yang kurang.
Mengenai keluhan pelayanan rumah sakit terhadap peserta program BPJS, Nora mengharapkan masyarakat supaya secepatnya disampaikan langsung kepada pihaknya agar bisa cepat pula ditindaklanjuti.
Forum yang berlangsung dialogis itu, turut pula dihadiri Asisten I Dra. Truusje Kaunang, Kadisdukcapil Ir. Royke Roeroe, Kadisos dr. Jhon Lumopa, Kadis Kesehatan dr. Deesje liuw, M.Biomed, Kadisnaker Jeane Bolang, Sh, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ir. Nova Rompas, Kabag Humas dan Protokol Christo P Kalumata, SSTP dan Sekban Keuangan Daerah Jhon sonny liuw serta jajaran BPJS Kesehatan.
(prokla)
