Langowan, Fajarmanado.com – Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Tenaga Ahli se-Kabupaten Minahasa yang diangkat Kementerian Desa, mengeluhkan nasib mereka, karena sudah tiga bulan terakhir belum menerima gaji.
Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi (rakor) yang diadakan di Desa Noongan Dua, Kecamatan Lanngowan Barat, Selasa (14/03).
Hanny Soriton, salah satu pendamping desa, yang juga menjadi tuan rumah rakor tersebut mengungkapkan, pelunasan gaji tersebut memang sudah sepantasnya diberikan, mengingat kebutuhan ekonomi bagi pendamping desa, pendamping lokal desa, dan tenaga ahli.
“Kami ini semua umumnya sudah berkeluarga, jadi sangat membutuhkan gaji tersebut,” ujar Soriton.
Menurut dia, mereka memang belum mendapat penjelasan dari Kementerian Desa, mengenai masalah tersebut. Dan mereka akan mengupayakan untuk mencari tahu, kenapa ada keterlambatan pembayan gaji.
Dalam rakor yang diikuti sekitar 200 peserta itu, mereka juga membahas mengenai pentingnya pengadaan dana modal bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Kami sudah mintakan supaya tiap desa, harus menyediakan dana untuk Bumdes, minimal 3 persen dari dana desa,” jelas Soriton.
Dengan adanya Bumdes, diharapkan tiap desa dapat menggali potensi desanya untuk mengembangkan berbagai usaha yang dapat membantu masyarakat desa untuk mengembangkan ekonomi.
“Bumdes itu hendaknya dikelola dengan baik, sehingga bisa menguntungkan, dan bukan malah merugikan desa,” tegasnya.
Sementara itu, masalah penggunaan dana desa kini banyak mendapat sorotan. Diduga di sejumlah desa banyak dana desa yang diselewengkan oleh para kepala desa.
“Kalau melihat proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dibangun di desa-desa tidak sesuai dengan dana yang telah diserahkan ke desa-desa. Karena itu, dana desa juga sudah menjadi sumber korupsi dimana-mana,” ujar S. Sumual, salah seorang warga Langowan Barat.
(jeffry)
