Amurang, Fajarmanado.com – BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara masih berada di Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah melakukan pemeriksaan Perangkat Daerah (PD) terkait penggunaan anggaran tahun 2016. Mulai, Senin (20/3/2017) BPK RI melakukan pemeriksaan partai politik (Parpol). Pasalnya, partai politik di Minsel juga menerima bantuan partai politik berasal dari APBD 2016.
‘’Ya, mulai Senin (20/3/2017) esok, giliran Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Minahasa Selatan. Jadi, khusus pemeriksaan penggunaan anggaran Partai Hanura Minsel mulai esok. Seperti diketahui, Hanura Minsel juga mendapat bantuan parpol, karena Hanura memiliki satu kursi di DPRD Minsel,’’ujar Kepala Bidang Fasilitasi Hubungan Kelembagaan dan Politik Badan Kesbangpol Minsel Herry Tandayu, SE melalui SMS, Minggu (19/3/2017).
Dikatakan Tandayu, sebelum pemeriksaan penggunaan anggaran bantuan parpol oleh BPK RI, Partai Hanura Minsel sudah memasukan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tahun 2016. Jadi, berdasarkan penggunaan anggaran bantuan parpol tersebut. Maka, partai penerima bantuan wajib memasukan LPj dan diperiksa oleh BPK RI.
‘’Dengan demikian, terdapat 6 parpol yang menerima bantuan masing-masing Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura dan Partai NasDem. Sedangkan PAN tidak memasukan LPj tahun 2016 juga lantaran terjadi dualisme kepengurusan. Sehingga, Pemkab Minsel tidak menyertakan bantuan untuk PAN,’’katanya.
Ditambahkannya, bahwa pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulut mulai pukul 08.00 Wita di lantai 2 Kantor Bupati Minsel. ‘’Harapannya, pengurus partai yang jadwalnya esok diharapkan membawa serta LPj 2016 sebagai syarat utama. Karena memang, BPK RI akan mengikuti semua catatan laporan yang ada. Kecuali itu, ada sejumlah laporan yang mungkin tidak dilengkapi, akan dilakukan sebagaimana permintaan BPK RI,’’jelas Tandayu.
Ditempat terpisah, Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Minahasa Selatan Frangky Winokan, SE menjelaskan, bahwa partainya siap diperiksa BPK RI. ‘’Karena memang, LPJ tahun 2016 sudah selesai. Kalau pun masih kurang lengkap, dan bila BPK memberi waktu pihaknya akan langsung menyelesaikannya,’’tegas Winokan.
Winokan juga mengatakan, bahwa Partai Hanura Minsel hanya satu kursi di DPRD. Jadi, tidak banyak bantuan parpol untuk Hanura. ‘’Namun demikian, penggunaannya dilakukan sesuai kebutuhan. Lebih penting kegiatan pendidikan partai Hanura serta kegiatan lainnya yang berdasarkan AD/ART Hanura,’’ungkap pengusaha sukses di Manado tersebut.
(andries)
