Amurang, Fajarmanado.com – Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Drs Ferdinand Roy Tiwa menjelaskan nasib Honda Kategori Dua (K2) di daerah ini terus diperjuangkan oleh Wakil Bupati (Wabup) Franky Wongkar.
Bahkan, setiap ada kesempatan, termasuk ketika bertemu dengan Komisi II DPR RI saat berkunjung ke Sulawesi Utara (Sulut) baru-baru ini, Wongkar yang juga politisi PDI Perjuangan ini tetap mengingatkan nasib Honda K2.
“Kita harus banyak berdoa. agar perjuangan Bupati dan Wakil Bupati hingga pemerintah pusat bisa berjalan sesuai keinginan bersama,” jelas Tiwa melalui pesan singkat WhatsApp (WA), Jumat (24/3) dari Hongkong.
Menurutnya, tenaga kontrak yang awalnya masuk Honda K2 di Minsel patut berbangga, Bupati dan Wakil Bupati turun tangan langsung memperjuangkan nasib mereka.
“Jadi, mo lama atau cepat kita harus bangga. Yang pasti, hal diatas akan tercapai dengan sendirinya. Tapi, jangan lupa kita serahkan kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur dengan doa,” jelasnya.
Ditambahkannya, pemkab Minsel melalui bupati Tetty-sapaannya dan wakil bupati Franky Wongkar akan memperjuangkan mati-matian.
Memang, lanjutnya, hingga saat ini belum ada petunjuk pengangkatan CPNS atau CASN. Namun, kita doakan terus agar hal diatas terjadi dengan sendirinya.
Seperti diketahui, Komisi II DPR RI yang berkunjung di Sulut bulan Februari lalu adalah mitra kerja Mendagri, Kemen PUPR, Tata Ruang dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan kedatangan Komisi II DPR RI tersebut mendapat gambaran umum terkait Pilkada serta Pertanahan.
Namun, ungkap Tiwa, bahwa Komisi II DPR RI juga siap memperjuangkan tenaga kontrak atau Honda K2 yang ada di Indonesia serta Sulut pada umumnya.
“Bukan hanya itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE juga ikut memperjuangkan nasib para tenaga kontrak dan Honda K2 yang hingga kini terombang-ambing nasibnya. Sekali lagi, kita berdoa agar supaya perjuagan bersama bisa ‘memerdekakan’ mereka,” kunci Tiwa.
(andries)
