Tomohon, Fajarmanado.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon berusaha mendalami materi pemeriksaan keuangan BPK dengan menghadiri Workshop Pemantapan Pemeriksaan dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2016 Perwakilan BPK RI Wilayah Timur di Hotel Clarion Makassar, Rabu (29/03).
Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk memberi pembekalan dan persamaan persepsi terhadap LKPD terhadap pemeriksaan entry BPK RI.
Workshop dan Entry Meeting ini, lanjut dia, merupakan agenda tetap dalam mengaudit laporan keuangan daerah dengan visi misi untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dan peraturan yg telah di atur, mendorong Pemda agar lebih meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penyajian sistem akuntansi berbasis akrual berdasarkan pasal 56 ayat 3 UU nomor 1/2004.
Ia mengharapkan para auditor inspektorat diharapkan juga utk berkomunikasi aktif dgn eksternal BPK maupun internal BPKP. “Ada 4 hal penting dalam menentukan temuan,” katanya ketika membuka Workshop, siang tadi.
Ke 4 hal tersebut, katanya, kesalahan administrasi, pemborosan, kemahalan dan ke 4 adalah fiktif dan mark up. “Hal tersebut menjadi dasar dalam pemberian opini,” ungkapnya.
Bahrullah berharap ke depan sektor pemerintahan harus di buat clean and clear dalam pemeriksaan keuangan, agar nantinya tidak lagi temua-temuan korupsi.
Workshop dan entry meeting yang dilaksanakan selama dua hari ini merupakan yang pertama yg dilaksanakan oleh BPK RI kepada seluruh kepala daerah dan kepala perwakilan BPK di seluruh wil Timur Indonesia.
Dalam acara ini, Pemkot Tomohon diwakili Wakil Wali Kota (Wawali) Syerly Adelyn Sompotan didampingi Kaban Keuangan Drs. Gerardus Mogi.
Hadir dan juga membawa materi Anggota III BPK RI Bpk. Prof. DR. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A, CA , Staf Ahli Kemendagri Bid Ekonomi dan Pembangunan Drs. Hamdani, MM, M.Si., AK , Wakil Ketua KPK Drs. Saut Situmorang, MM, Gubernur Sulawesi Selatan DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH. M.Si. MH , serta para peserta seluruh kepala daerah se Wilayah Timur dan seluruh kepala perwakilan BPK RI se Wilayah Timur.
(prokla)
