Manado, Fajarmanado.com – Gubernur Olly Dondokambey mengharapkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI untuk terus melakukan pengamanan jalur laut Davao (Filipina)-Bitung (Sulut, Indonesia).
“Dengan dibukanya jalur pelayaran Kapal Roll On Roll Of (RoRo) MV Super Shuttle Roro 12 rute Davao–Bitung akan dapat mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Namun kelancarannya sangat tergantung dengan situasi keamanan laut,” katanya pada kegiatan Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) ke-8 di Hotel Aryaduta Manado, Senin (08/05/2017) pagi.
Jalur pelayaran Davao ke Bitung sudah dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Presiden Filipina Rodrigo “Rody” Roa Duterte. “Kami berharap Bakamla dapat terus menjaga keamanan laut untuk kelancaran pelayaran,” katanya.
Menurut gubernur, pentingnya peranan Bakamla dalam menjaga keamanan laut disebabkan karakteristik wilayah Sulut yang sangat rentan terhadap berbagai tindak kejahatan di laut, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, peredaran narkoba.
“Kontribusi Bakamla RI sebagai penjaga lautan nusantara sangat penting sehingga kemampuannya perlu dikembangkan agar dapat mengikuti dinamika yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.
Menyinggung dipilihnya Sulut sebagai lokasi MSDE ke-8, gubernur menilai sebagai suatu kebanggaan bagi masyarakat Nyiur Melambai.
Kepercayaan itu akan dijawab dengan dukungan yang optimal dari pemerintah daerah bagi suksesnya kegiatan tersebut. “Kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Sulut ke depan, khususnya dalam aspek kedaulatan maritim di wilayah Sulawesi Utara,” tuturnya.
Sementara, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Ari Soedewo, SE, MH menyampaikan data world drugs report 2016 dari United Nation Office On Drugs and Crime (UNODC) yang menunjukkan peningkatan peredaran narkoba melalui jalur laut yang disebut shouthern route.
Oleh karenanya, Soedewo berharap melalui kegiatan MSDE ke-8 ini akan muncul satu formulasi kerjasama teknis operasional berdasarkan ketentuan hukum internasional guna menanggulangi permasalahan tersebut.
“Apabila memungkinkan, formulasi yang dihasilkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat diangkat sebagai sebuah best practices penanggulangan peredaran narkoba melaui laut ke tingkat kawasan Asia Pasifik,” katanya.
Seperti diketahui, setelah delapan tahun dilaksanakannya MSDE, terdapat peningkatan terhadap pemahaman hukum laut internasional secara regional. Hal ini dapat dilihat dari pencegahan secara regional dan aktivitas penegakan hukum di laut yang jauh lebih baik dari sebelumnya
Pertemuan multilateral ini dihadiri pula oleh Prof Stuart Kaye dan Dr Chris Rahman dari The Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS), Deputy Commisioner Of ABF Michael Outram, Kepala Bakamla RI Zona Maritim Tengah Brigjen Pol. Drs. Bastomy Sanap, SH, MBA, M.Hum dan pejabat lainnya.
(ton/ely)
