Tondano, Fajarmanado.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa tahun 2018 telah diketuk untuk disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Minahasa yang berlangsung Rabu, (29/11) tadi.
APBD Minahasa tahun 2018 naik sekira 11,3 persen dibandingkan tahun 2017. Yakni untuk tahun ini berada di angka Rp 1.235.173.197.898,00.
Dalam pembahasan sehari sebelum, Pemerintah Kabupaten Minahasa mengusulkan anggaran sebesar Rp.1.234 Triliun. Dalam Banggar, anggaran tahunan ini bertambah sekitar Rp. 1 Miliar. Alokasi tersebut dianggap seluruh pemegang kepentingan ideal, termasuk menopang kelangsungan jalannya Pilkada tahun 2018.
“Kami berusaha menyusun anggaran seefisien mungkin. Apresiasi kami juga bagi seluruh SKPD, terlebih khusus para anggota DPRD yang rela sebagian tunjangan dikurangi demi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa. Apalagi, ditahun depan kita akan melaksanakan pilkada dan menyita sedikitnya Rp.80 miliar lebih,” ungkap Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow, M.Si dalam sambutannya.
Ditambahkannya, prioritas pembangunan diberbagai bidang terus menjadi perhatian pihaknya. Lebih khususnya, sektor riil yang berhubungan langsung dengan kegiatan perekonomian masyarakat.
“Kita fokus pekerjaan lanjutan jalan-jalan kabupaten. Dari keseluruhan jalan, tak sampai 20 persen lagi yang masuk. Ada 30 paket pekerjaan jalan, trotoar, rencana perbaikan tahun depan. Karena kita ingin tidak ada disparitas antar kotamadya dan kabupaten,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD James Rawung, SH menyatakan, seluruh pihak wajib menjalankan tugas dan fungsinya, memaksimalkan penggunaan anggaran sehingga kesejahteraan masyarakat dapat makin ditingkatkan.
“Kawal dan jalankan amanah kita sesuai tupoksi masing-masing. Sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif wajib terus kita jaga, sehingga wujud pelayanan kepada konstituen makin optimal,” ujar Rawung.
Dalam Rapat penetapan APBD ini juga diwarnai dengan tidak hadirnya sejumlah anggota dewan khususnya Fraksi Golkar. Pelaksanaan sidang yang bertepatan dengan pelantikan DPD Golkar Sulut, ditengarai jadi penyebab hanya 20 wakil rakyat ambil bagian dalam agenda strategis tahunan ini.
“Iya, hari ini hanya 20. Secara aturan sudah bisa dilanjutkan, sebenarnya 22 anggota yang hadir. Tapi ada dua anggota dewan yang minta izin karena sakit. Begitupun Wakil Ketua DPRD dan Wakil Bupati sudah menyampaikan surat permohonan izin dikarenakan mengikuti pelantikan ketua partai di Manado,” jelas Sekretaris Dewan Dr. Vicky Tanor.
Dirinya pun tak membantah, jika ketidakhadiran anggota dewan tanpa alasan yang jelas bisa dikenakan sanksi. “Paling tidak membawa surat permohonan izin yang jelas, dan menandatangani daftar hadir sebagai keabsahan kuorumnya rapat penetapan APBD hari ini,” tandasnya.
Penulis; Fiser Wakulu
