Manado, Fajarmanado.com – Duet Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Kandouw (OD-SK) bertekad kuat untuk mewujudkan pelayanan prima. Karena itulah, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen SE MS, pun ikut meneken kontrak kerja, di Ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Jalan 17 Agustus Manado, Senin (5/3/2018), siang tadi.
Penandatanganan kontrak kerja yang dilakukan di depan pasangan OD-SK oleh Sekprov Silangen, disusul kemudian oleh para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Intinya, mereka dimintakan untuk bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai tupoksi.
Materi kontrak kerja tersebut, diungkapkan Gubernur Olly Dondokambey saat memberikan sambutan usai acara penandatanganan kontrak kinerja, yang diikuti semua pejabat eselon II, III dan eselon IV setelah Apel Awal Bulan Maret 2018 itu.
“Saya minta kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemprov Sulut tetap bekerja sesuai aturan yang ada. Karena, saat ini kalian sudah melakukan penandatangan kontrak kinerja dengan kami (OD-SK) dalam rangka menunjang semua program ODSK menuju Sulut Hebat yang sejahtera,” ungkapnya.
Dondokambey menambahkan, penandatanganan perjanjian kontrak kerja dengan Pemprov ini harus dilakukan sesuai aturan.
“Saya mengingatkan kembali bahwa apa yang saudara-saudara sudah lakukan, bersama-sama kita lakukan penandatanganan perjanjian kerja ini, mari kita tepati dan kita laksanakan,” ujarnya.
Selain itu bekerja sesuai Tupoksi, kata Olly, kebersihan lingkungan kantor harus tetap dijaga dan dirawat bersih.
“Kalau lingkungan kita bersih, pasti hawa kerja kita akan lebih baik. Kalau hal-hal itu sudah kita lakukan, saya, bapak, ibu akan kerja lebih baik dengan hasil yang lebih sempurna,” papar gubernur.
Dondokambey juga menginggatkan kepada seluruh aparatur sipil nehara (ASN) dan tenaga harian lepas (THL) harus mengaktualisasikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kedisiplinan, loyalitas, etika birokrasi, integritas dan soliditas atau kebersamaan dan team work, yang merupakan modal dasar.
“Jauhi tindakan yang menjurus pada praktek korupsi, teliti dalam proses pelaksanaan anggaran serta administrasi laporan pertanggung jawaban dengan seksama,” tegasnya.
Editor : Herly Umbas
