Fajarmanado.com, Tondano–Ada yang menggelitik dalam debat publik kedua Pikada Minahasa 2024 di Wale Ne Tou Minahasa, Tondano, Senin (11/11/2024) sore.
Substansi tanya dan jawab antarcalon bupati dan wakil bupati periode 2025–2030, tak sedikit yang tak nyambung.
Semisal, soal persoalan krisis air bersih yang ditanya Cabup nomor urut 1 Susi Fiane Sigar (SFS) dan Cabup nomor 2 Youla Lariwa Mantik (YLM) mengenai mandatory spanding anggaran kesehatan.
Begitupun saat Youla bertanya tentang pemahaman kecerdasan adversitas kepada Cabup SFS. Dan, Cabup nomor urut 3, Robby Dondokambey, SSi, MSi (RD) bertanya soal kesetaraan gender.
Saat diberi kesempatan oleh moderator Chetiza Lumingkewas, MKM, MSi, SFF bertanya bagaimana mengatasi krisis air bersih dan tidak ada pegawai terjerat hukum ketika memimpin kembali, RD menyebut pengalamannya semasa Dirut PDAM Minahasa.
RD mengatakan, saat dipercayakan memimpin PDAM Minahasa tahun 2018–2019, dirinya berhasil menghapus hutang Rp45 Miliar dan membangun 25 proyek SPAM dan melakukan perluasan sambungan rumah.
“Semuanya itu berjalan dengan baik,” katanya. “Dan, waktu saya memimpin PDAM tidak ada gaji pegawai yang tidak terbayar,” ungkapnya.
Akan tetapi, RD menyebut mamajemen PDAM sekarang ini perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan.
Merespon kembali jawaban tersebut, SFS memaparkan program dirinya bersama calon wakil bupati Perly George Pandeiroth akan melakukan penambahan sambungan pipa ke rumah-rumah penduduk, tanpa menyentil sumber air bersih dan teknologi pendukung.
“Tetapi ada satu pertanyaan yang tidak terjawab, yaitu ASN yang terjerat hukum,” kata SFS.
Iapun menjamin, jika terpilih, dirinya bersama Perly akan memberantas korupsi.
Sementara YLM kepada RD meminta tanggapan seputar alokasi anggaran kesehatan seiring pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang ditetapkan pada 8 Agustus 2023.
Namun RD, yang baru saja melepas jabatan Wakil Bupati Minahasa pada tahun 2023 ini, menjelaskan capaian program kesehatan semasa menjabat bersama Ir. Royke Oktavian Roring, MSi sebagai bupati Minahasa.
YLM, saat diberi kesempatan menanggapi kembali. Ia menjelaskan bahwa sebelum undang-undang (UU) kesehatan tahun 2023 terbit, mandatory spanding di bidang kesehatan hanya 10 persen dari pagu APBD.
Dengan terbitnya UU Kesehatan tahun 2023, lanjutnya, maka pemerintah daerah dimungkinkan menggunakan dana APBD lebih dari 10 persen sesuai dengan kebutuhan daerah.
Tanya jawab yang tak berkorelasi, juga tersaji antara YLM dan SFS.
Youla, wewene keter ini bertanya soal kecerdasan adversitas atau adversity quotient (AQ), Susi, sapaan SFS, memaparkan bagaimana mendatangkan investor agar dapat membuka lapangan kerja.
Ketika diberi kesempatan menanggapi, Youla menjelaskan bahwa kecerdasan adversitas berhubungan dengan AQ. Yaitu kecerdasan anak dalam menghadapi tantangan menjadi peluang.
Sementara itu, ketika RD bertanya langkah konkret dalam mewujudkan kesetaraan gender, RSF memaparkan bahwa pada hakekatnya para perempuan perlu diberdayakan dengan menghadirkan tempat pelapotan di setiap daerah agar bisa secepatnya ditangani.
Selain itu, akan memberikan pelatihan-pelatihan agar bisa berperan seperti para pahlawan perempuan di daerah ini.
RD kemudian menanggapi dengan menyebut akan melakukan program yang sistimatis untuk memberdayakan perempuan di bidang UMKM sampai pada proses pengambilan keputusan di bidang eksekutif dan legislatif.
[**/tiks]
