Ambon, Fajarmanado.com–Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin meyakini pasangan gubernur dan wakil gubernur baru hasil Pilkada 2024 bebas dari kepentingan politik dalam mengisi jabatan birokrat dalam lima tahun ke depan.
Afifuddin meyakini Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih periode 2025–2030, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath akan bekerja profesional dalam memilih “kabinet” mereka untuk mewujudkan visi dan misi membangun Provinsi Maluku lima tahun ke depan.
Afifuddin menegaskan hal tersebut merespon sejumlah isu adanya banyak titipan dalam pengisian jabatan birokrasi pemerintahan Provinsi Maluku yang berasal dari partai pendukung maupun tim sukses.
Sekretaris DPW PPP Maluku ini mengatakan, sebagai politisi, dia meyakini sosok Gubernur Hendrik Lewerissa dengan pengalaman yang matang, memiliki pandangan yang baik terkait penetapan birokrasi pemerintahan.
“Pak gubernur baru ini tentu punya pandangan dalam menetapkan birokrasi Maluku kedepan, dan saya pastikan penyusunan kabinet Maluku Maju akan dilakukan secara profesional. Artinya tanpa intervensi dari politik maupun para relawan pendukung,” tandasnya kepada wartawan, Jumat, 7 Februari 2025.
Belajar dari pengalaman lima tahun terakhir, penempatan pejabat pada jabatan birokrasi oleh berbagai kalangan dinilai relatif didasarkan pada like and dislike sehingga merusak sistem pemerintahan di Maluku.
Rovik meyatakan, gubernur dan wakil gubernur terpilih akan mengutamakan prinsip meritokrasi dengan mempertimbangkan aspek ke-Maluku-an dan faktor-faktor lainnya.
“Memang sudah seharusnya proses birokratisasi menggunakan pendekatan meritokrasi secara profesional dan pak gubernur tentu akan mengedepankan hal itu, disamping memperetimbangkan faktor kewilayahan dan lain-lain” tukasnya.
Selain itu, menurut dia, gubernur baru akan melakukan seleksi secara terbuka sesuai tahapan dan mekanisme berdasarkan jenjang karir dan kepangkatan ASN guna menghindari proses lompatan yang akan berdampak pada kinerja pemerintahan.
“Kita harus berkaca dari pemerintah kemarin di mana proses regenerasi terhambat, sebab ada ASN yang sudah tidak memenuhi syarat dipaksa untuk mengisi jabatan strategis sehingga berdampak pada kinerja pemerintahan,” jelasnya.
Sebagai partai pengusung pasangan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath di pilkada 2024, Afifuddin berjanji PPP akan memberikan masukan dan pertimbangan terkait pengisian jabatan birokrasi, namun dia tidak akan mengintervensi proses birokratisasi di lingkungan Pemprov Maluku.
[ketty mailoa]
