Ambon, Fajarmanado.com–Legislator DPR RI dan Senator DPD RI utusan Provinsi Maluku bersama DPRD Provinsi Maluku kompak dan sepakat membangun komitmen bersama untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah.
Diinisiasi DPRD Maluku, rapat bersama dengan Anggota DPR dan DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku digelar di Ruang Sidang DPRD setempat pada Senin, 14 April 2025.
Sayangnya, dari delapan Anggota DPR dan DPD RI, hanya enam yang hadir dalam rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun.
Mereka yang hadir terpantau tiga legislator Senayan, yakni Mercy Barends, Saaidah Uluputty dan Alimudin Kolatlena.
Begitu pun senator Indonesia dari Dapil Maluku, hanya tiga orang yang hadir. Yakni, Novita Anakotta, Nono Sampono dan Boy Latuconsina.
Sementara dua lainnya, absen. Mereka yang tidak nongol adalah Anggota DPR RI Widya Pratiwi Murad dan Anna Latuconsina sebagai Anggota DPD RI. Tidak diungkap apa alasan ke dua wakil rakyat dari Maluku ini tidak hadir.
Meski Widya dan Anna tidak hadir, namun rapat terbuka tersebut berlangsung dialogis dan penuh kekeluargaan hampir kurang lebih 3 jam.
Berbagai persoalan di Maluku yang harus melibatkan campur tangan pemerintah pusat menjadi masukan yang sangat berharga sebagai aspirasi masyarakat dan daerah untuk diperjuangkan bersama legislator dan senator Senayan.
Masukan yang mencuat, di antaranya adalah persoalan kelistrikan yang masih belum menjangkau daerah terpencil, akses transportasi jalan dan jembatan nasional, kesehatan, hingga pendidikan, termasuk sarana prasarana penunjang.
Persoalan lainnya yang juga disuarakan berkaitan dengan transfer ke daerah dan dana bagi hasil potensi sumber daya alam, dalam hal ini perikanan.
Potensi Maluku diklaim memiliki andil yang besar sebagai kontribusi pada pendapatan negara, namun dana yang dialokasikan pemerintah pusat selama ini, dianggap terlalu kecil dibandingkan dengan potensi, semisal potensi dan tangkapan ikan di laut Maluku.
Selain itu, persoalan Kouta haji, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, seperti di gunung Botak, Blok Masela serta SDM penunjang, sampai hak masyarakat adat juga ikut menjadi bahasan serius.
Merespon aspirasi anggota DPRD Maluku, Anggota DPR RI Saadiah Uluputty mengaku bahwa semua masukan tersebut telah disuarakannya dalam rapat bersama mitra pemerintah pusat.
“Apa yang sudah disampaikan sudah kita teriakan. Saya sampaikan secara keras di pusat sampai pukul meja, rabe kertas,” ungkapnya.
Menurut Saadiah, perlu ada gerakan dari bawah agar aspirasi daerah direspon pemerintah pusat.
Namun demikian, langkah ini tentu membutuhkan komitmen untuk berjuang bersama, sehingga apa yang menjadi harapan daerah dan masyarakat Maluku dapat direspon pemerintah pusat.
“Saya cukup kecewa karena di daerah tidak ada gerakan. Artinya apa yang kita bicarakan hari ini kita bergerak bersama. Kalau sebelumnya tidak ada bersama dengan pemerintah, maka sudah saatnya kita membangun komitmen untuk berjuang bersama,” papar Saadiah
[ketty mailoa]
