Tasikmalaya, Fajarmanado.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia adalah negara besar, yang memiliki 17.000 pulau, 516 kabupaten dan kota, 34 provinsi, 714 suku yang berbeda-beda, dan 1.100 lebih bahasa lokal, bahasa daerah.
Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut Presiden, adalah takdir Allah, hukum Allah, yang keragamannya harus dijaga.
“Jaga persatuan, jangan sampai persatuan diantara kita ini renggang retak gara-gara pilkada, jangan. Gara-gara pilihan bupati, gara-gara pilihan wali kota, gara-gara pilihan gubernur, gara-gara pilihan presiden, jangan, kita ini saudara,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan sertifikat hak atas tanah di Balaikota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (09/06/2017).
Presiden mengingatkan, pesta demokrasi semua tingkatan, mulai Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Gubernur (Pilgub) sampai Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) hanya sekali dalam 5 tahun. Presiden mengharapkan semua masyarakat wajib pilih harus menyalurkan hak suaranya.
Tapi setelah itu, tegas Jokowi, semua berkumpul lagi sebagai saudara. Nanti 5 tahun lagi, tambah Presiden, pilihan lagi, gitu. “Jangan sampai dengan tetangga gesekan gara-gara pilihan bupati, pilihan gubernur, pilpres. Ndak, kita ini saudara. Kita ini saudara semuanya, harus semuanya kita berangkulan agar kekuatan negara ini menjadi negara yang besar,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, seperti biasanya melakukan kunjungan kerja di daerah, Presiden Jokowi menyerahkan 2.359 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat dari 11 kota/kabupaten di Jawa Barat.
Ke 2.357 sertifikat tanah itu tersebar di Kota Tasikmalaya 315 sertifikat, Kabupaten Tasikmalaya 314, Kabupaten Ciamis 400, Kota Banjar 525, Kabupaten Pangandaran 275, Kabupaten Garut 300, Karawang 115, Kabupaten Cirebon 100, Kabupaten Cianjur 100, Kabupaten Sumedang 59, dan Bekasi 50 sertifikat.
Menurut Presiden, di seluruh Indonesia ada 226 juta bidang tanah yang harusnya diberi sertifikat, tapi baru bisa diberikan 46 juta. Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tahun ini minimal 5 juta harus bisa diberikan kepada rakyat. Tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta.
Di Jawa Barat sendiri, menurut Presiden, ada 19 juta bidang yang harus disertifikatkan. Ia menambahkan bahwa yang mendapatkan sertifikat baru 6 juta dan masih 13 juta, masih banyak sekali.
Presiden menambahkan, mereka yang sudah diberikan sertifikat atas tanahnya sangat beruntung. “Alhamdullilah hari ini sudah pegang yang namanya sertifikat. Kita tinggal menyelesaikan tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi yang 13 juta,” ujarnya.
Kepala Negara berpesan agar yang sudah pegang sertifikat disimpan, diberi plastik, supaya kalau ada genteng atau atap yang bocor, air yang merembes tidak merusak sertifikat.
Selain itu, lanjutnya, sertifikat juga perlu difotokopi, sehingga kalau terpaksa hilang sertifikat aslinya, photocopy-nya masih ada, ngurusnya mudah. “Kalau tidak punya photocopy ini (sertifikat) nya hilang, sudah, sangat sulit. Photocopy, mengurusnya mudah,” tuturnya.
Mengenai penggunaan sertifikat hak atas tanah sebagai agunan pinjaman, Presiden Jokowi mengatakan, boleh-boleh saja. Tapi ia mengingatkan agar hati-hati kalau akan pinjam uang di bank.
“Saya titip, dihitung-hitung yang betul. Dihitung, dikalkulasi yang benar. Karena waktu menerima itu enak, ya kan. Yang sulit itu mengembalikan, mengangsur, mencicil, itu sulit,” tutur Presiden seraya mengingatkan, dihitung betul jangan sampai ini pinjam di Bank, hilang dan malah tidak pegang sertifikat.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.
(Setkab/ely)
