Kawangkoan, Fajarmanado.com – Dinamika pembangunan di 227 desa dan 43 kelurahan di Kabupaten Minahasa kini sangat timpang. Ditopang dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang hampir menyentuh angka Rp.1 Miliar tiap desa, maka pembangunan infrastruktur desa maju pesat, sementara kelurahan nyaris tidak ada sama sekali.
Ketua LPMK Sendangan Tengah, Kecamatan Kawangkoan, Drs Eddy Ferdinand Ruata mendesak supaya legislator Minahasa dapat memperjuangkan dana pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan perangkat kelurahan.
“Desa saja yang memiliki DD dan ADD masih membutuhkan perhatian kesejahteraan perangkat, padahal tunjangan perangkatnya sudah 750 ribu, sekdes 1 juta dan kumtua (Hukum Tua) 1,5 juta masih mengharapkan disesuaikan dengan UMP (Upah Minimun Provinsi), apalagi kesejahteraan perangkat kelurahan yang hanya 350 ribu per bulan,” kata Ruata mewakili forum LPMK pada Rakor Kecamatan (Rakorcam) Kawangkoan, Rabu (24/8) siang.
Pasalnya, pada Rakorcam yang dipimpin Camat Dra Meike Margo Rantung di Balai Pinaesaan Sendangan ini, Kumtua Desa Tondegesan Drs Rull Pangau mengharapkan Wakil Ketua DPRD Minahasa Ventje Viktor Mawuntu dan anggotanya, Edwil Aldrian Lumi, yang hadir pada acara itu, dapat memperjuangkan kenaikan tunjangan perangkat desa.
“Ya, setidaknya harus disesuaikan dengan UMP karena perangkat desa, sekdes dan kumtua bekerja selama 24 jam,” katanya. “Tapi maksud saya, bukan minta tambahan dana dari pemerintah, ditata saja dalam ADD,” ujarnya kepada Fajarmanado.com di sela-sela acara.
Mawuntu mengaku memahami ketimpangan antara desa dan kelurahan. Legislator Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa pimpinan DPRD Minahasa telah berencana menyambangi Kemendagri dan departemen terkait untuk memperjuangkan dana bagi kelurahan.
“Semoga saja ada respon, atau setidaknya solusi untuk membangun kelurahan,” katanya.
Sementara Edwin Aldrian Lumi mengatakan bahwa sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat, dirinya dan beberapa legislator Gedung Manguni telah membicarahan hal tersebut dengan Bupati Drs Jantje Wowiling Sajow.
“Pak Bupati sudah mengisyaratkan untuk mengalokasi dana pembangunan di setiap kelurahan mulai tahun depan. Kalau DD dan ADD akan naik menjadi 1 miliar tiap desa tahun depan, maka setidaknya alokasi pembangunan di setiap kelurahan sama seperti itu,” ujarnya.
Indikator perhatian bupati itu, kata dia, bisa dilihat pada tahun ini. “Kan, di Kawangkoan raya ini ada 10 kelurahan. Dana pembangunan jalan yang dialokasi tahun ini hampir menyentuh angka 5 miliar. Jadi, kalau dibagi, sudah sekitar 500 juta per kelurahan,” kilahnya.
Namun untuk memperoleh dana pembangunan tahun 2017 mendatang, Lumi menganjurkan agar setiap kelurahan membuat proposal. “Tapi harus buat proposal yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan,” sambung legislator PKP Indonesia ini.
(ely)
