Ambon, Fajarmanado.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggelar Sekprov rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2021 di Rumah Makan Apung Wayame, Kota Ambon, Selasa (9/3/2021).
Rapat Forum OPD PUPR yang dihadiri Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, pimpinan OPD lingkup Pemprov, Kabupaten/Kota serta para Kepala Balai PUPR se-Maluku tersebut menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid 19 yang ketat.
Sebelum masuk, setiap peserta harus menunjukkan Surat Rapid Antigen dan diwajibkan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, memakai masker dan duduk di kursi yang sudah ditata jaraknya.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kasrul Selang ditandai dengan pemukulan Tifa, didampingi Kadis PUPR Maluku Muhamat Marasabessy dan pimpinan dinas terkait.
Rapat forum tersebut diselenggarakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan tahun 2021, serta menyusun RKPD tahun 2022 ke-PUPR-an yang merupakan usulan Konsultasi Regional Kementerian PUPR dan Dokumen Perencanaan Tahunan pada Musrenbang Maluku tahun 2021.
Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutan yang dibacakan Sekprov Kasrul Selang menjelaskan, rapat forum ini merupakan salah satu upaya mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur ke-PU-an yang aspiratif dan simultan.
“Mengingat saat ini, dinamika dan tantangan pembangunan cukup kompleks, akibat dampak pandemi Covid 19,” paparnya.
Dengan adanya pandemi Covid 19 ini, lanjutnya, menantang Pemda untuk lebih berinovasi meningkatkan kinerja pembangunan melalui pengembangan perekonomian daerah, dan membangun sektor unggulan serta mengoptimalkan sumber daya lokal.
“Untuk itu, diperlukan pemikiran dan pemahaman positif, dalam membangun konsep dan strategi pembangunan secara terarah, terpadu, serta bersinergi antar sektor,” ucap Sekprov.
Semakin baik dan memadainya infrastruktur di suatu wilayah, lanjut dia, maka akan berimplikasi positif dan signifikan terhadap output pelayanan publik, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dikatakan, selain pelayanan dasar, infrastruktur dasar merupakan bagian integral dari program pembangunan pemerintah. Seperti jalan, jembatan, bendungan, sungai dan pantai, rawa, irigasi, air minum, perumahan, sanitasi dan sarana-prasarana umum lainnya. Semuanya merupakan indikator kinerja, dan penunjang utama bagi proses kehidupan bermasyarakat.
Ke depan Kasrul Selang bilang, beberapa major project infrastruktur, juga segera dibangun di Maluku, seperti Pelabuhan Perikanan dan Fish Market bertaraf internasional, pembangunan Tujuh Ruas Trans Maluku dan pengembangan Blok Masela.
“Pemda sangat mengharapkan keterlibatan pemerintah pusat, untuk mempercepat pembangunan proyek strategis nasional, yang ada di Maluku. Semua ini dilakukan, dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat, dan meningkatkan kesejateraan masyarakat Maluku,” ujarnya.
Gubernur Murad Ismail juga mengingatkan kepada semua stakeholder pembangunan infrastruktur dari level pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, agar terus membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi intensif, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Maluku.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) PUPR Maluku, Muhamat Marasabessy mengatakan, Forum OPD ini bertujuan meningkatkan program pembangunan bidang PUPR melalui Sinkronisasi dan penajaman Program/Kegiatan Pemprov, Kabupaten/Kota maupun BPJN XVI Maluku dan Maluku Utara, BWS Maluku dan BPPW Maluku serta Sinergiritas PUPR yang adaptif dan inovatif.
“Ke depan, kita menyiapkan program strategis di 11 kabupaten/kota sesuai arahan pak Gubernur. Kita lihat, program strategis apa yang ada di daerah terutama kemiskinan dan pariwisata. Memang fokusnya ke sana, lalu kita dorong sektor itu dengan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Menurutnya, beberapa hari lalu pihaknya mengadakan kajian mengenai dukungan untuk mendukung pariwisata di Maluku.
“Makanya perlu disiapkan kriteria perencanaan. Andai perencanaan telah rampung, maka dukungan pembangunan ini perlu dilakukan secara kerjasama. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Marasabessy kemudian berharap agar hasil dari rapat ini bisa terukur namun dapat dirasakan masyarakat seperti program pengadaan air bersih. ” Misalnya air bersih, nanti tercukupi,” kilahnya.
Kegiatan Forum OPD Dinas PUPR Maluku di tahun ini mengusung tema, “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan, serta Peningkatan Kualitas SDM untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata”.
Sebelumnya, Rapat Pra Forum yaang dan Rapat Forum OPD yang diikuti 50 peserta dari Dinas PUPR dan Bappeda Kabupaten/Kota dan 100 peserta dari Dinas PUPR Provinsi digelar selang dua hari pada tanggal 4-5 Maret 2021, melalui zoom meeting langsung dari Dinas PUPR Maluku.
Sementara Rapat forum, melibatkan 24 peserta dari Dinas PUPR dan Bappeda Kabupaten/Kota dan 100 orang dari Dinas PUPR Provinsi, serta masing-masih 2 peserta perutusan BPJN XVI Wilayah Maluku dan Maluku Utara, BWS Maluku dan BPPW Maluku.
Penulis: Katie Mailoa
