Ambon, Fajarmanado.com —Gubernur Maluku, Murad Ismail tak nongol di rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Kamis, 4 April 2024. Yang hadir, hanya Wakil Gubernur Barnabas Orno.
Padahal agendanya adalah Penyampaian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023.
Sontak saja, Ketua Fraksi Partai Golkar Anos Yeremias, SSos menyesalkan sikap Murad Ismail yang segera mengakhiri masa jabatan Gubernur Maluku pada 24 April mendatang.
Menyampaikan pandangan saat meminta interupsi, Yeremias mengatakan, sebagai kepala daerah, Murad Ismail seharusnya hadir dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya selama lima tahun.
Tak hanya sebatas untuk mempertanggungjawabkan LKPJ 2023, menurutnya, kehadiran Murad Ismali dalam rapat paripurna kali ini juga sebagai bentuk silaturahmi dengan pimpinan dan anggota DPRD Maluku menjelang akhir masa tugasnya sebagai Gubernur Maluku 2019-2024.
“Hari ini, untuk terakhir kali, wakil gubernur Maluku hadir dalam rapat paripurna seperti ini. Seharusnya, seperti sudah terjadwal, Gubernur Maluku harus hadir,” katanya.
Yeremias kemudian mempertanyakan alasan Murad Ismail tidak hadir dalam agenda rapat paripurna dewan yang sangat penting bagi setiap kepala daerah ini.
“Karena apa? Momentun hari ini (Kamis, 04/04/24) adalah penyampaian LKPJ. Mestinya, beliau mengutamakan hadir di sini, bukan agenda lainnya yang sifatnya seremonial,” ketusnya.
Yeremias mempertanyakan pula soal ketidakhadiran Murad Ismail sebagai gubernur Maluku di setiap rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku selama ini. “Apakah ini sesuatu yang dibuat dan atau disengaja?” ujarnya sambil bertanya.
Menurutnya, selayaknya Murad Ismail sebagai Gubernur mempertontonkan sikap politik orang Maluku yang mengedepankan sikap saling menghormati dan saling menghargai.
“Yang kami sesalkan adalah ketidakkehadiran gubernur Maluku, demikian juga Sekda bersama para OPDnya. Kami juga tidak tahu persis karena belum ada laporan atau informasi ke pihak DPRD Maluku melalui Plt Sekwan, mengenai ketidakhadiran gubernur Maluku,” tambahnya.
Legislator Golkar dari dapil 7, meliputi kabupaten Maluku Barat Daya MBD dan Kebupaten Kepulauan Tanimbar itu, mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Gubernur Maluku pada setiap rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, akan menjadi catatan tersendiri bagi Fraksi Golkar.
“Tentu hal ini menjadi bahan masukan bagi partai Golkar untuk menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi kami dalam mengusung calon pada Pilkada 2024,” tuturnya.
Menurut dia, sudah tepat bahwa dari daftar 35 orang bakal calon kepala daerah dan calon wakil Kepala Daerah dari sebelas kabupaten kota di Provinsi Maluku, nama Murad Ismail tidak termasuk didalamnya.
Padahal, lanjut dia, awalnya Murad Ismail berkoar-koar kalau dirinya sudah pasti mendapat rekomendasi Golkar.
“Faktanya, dari undangan yang beredar seantero publik Maluku tidak terlihat nama Murad Ismail,” ungkap Yeremias. [keket]
