Ambon, FajarManado.com — Rimaniar J. Hetharia, legislator DPRD Maluku menyatakan mendukung sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat dalam memperkuat struktur pemerintahan desa (pemdes) dan negeri.
Rimaniar, yang kini anggota Komisi IV DPRD Maluku menyampaikan kal tersebut saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Saniri Negeri dan Petugas Pemberdayaan Desa (PPD) di Aula Korem 151 Binaya, Rabu, 30 Juli 2025.
“Ini baru awal mula, dan saya sangat mengapresiasi dukungan Bapak Danrem Pattimura serta Ibu Wakil Wali Kota Ambon yang telah memfasilitasi kegiatan ini agar dapat berjalan dengan baik,” ucap Rimaniar dalam sambutannya.
Ia menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara DPRD, dinas teknis, dan struktur pemerintahan tingkat desa maupun negeri seperti Saniri Negeri, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan para raja di Maluku.
“Kami akan terus memantau dan mengawasi jalannya organisasi ini ke depan, agar betul-betul menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah,” tandasnya.
Rimaniar juga mengingatkan pentingnya pendataan dan pengakuan legal terhadap keberadaan Saniri Negeri dan PPD, khususnya di Kota Ambon yang memiliki struktur adat dan administrasi yang kompleks.
Ia mencatat, terdapat lebih dari 1.200 desa dan sekitar 9.000 PPD dan anggota Saniri Negeri yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan.
Tak hanya menyoroti aspek struktural, Rimaniar juga menekankan bahwa peran Saniri dan PPD menjadi kunci utama keberhasilan program-program nasional, termasuk yang berasal dari Presiden.
Program dari pemerintah pusat banyak yang langsung menyentuh masyarakat. Maka kehadiran dan kemitraan yang kuat sangat penting agar manfaatnya benar-benar sampai ke akar rumput,” ujarnya lugas.
Ia berharap Bimtek ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan desa dan negeri yang lebih kokoh dan partisipatif, tidak hanya di Ambon, tetapi juga di seluruh wilayah Maluku.
[ketty mailoa]
