Manado, Fajarmanado.com – Walikota Manado DR Ir G.S Vicky Lumentut SH MSi DEA menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulut. Kegiatan Evaluasi Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual untuk tahun 2015 dan 2016 di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulawesi Utara (Sulut), dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, Senin (14/11) siang tadi.
Kegiatan yang dibuka Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE ini di ikuti Bupati, Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Sulut. Dalam sambutannya, Olly Dondokambey mengatakan, sinergitas antara Pemda dengan BPK RI perlu dijaga dalam kesinambungan pengelolaan keuangan daerah.
Disamping itu, tandas Gubernur Olly, antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu juga membangun komunikasi.
“Perlu ada koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam rangka sinergitas pemerintahan sehingga bisa berjalan dengan baik. Saya juga berharap pembangunan di Sulut adalah pembangunan secara menyeluruh, karena tanah Sulut ini adalah satu kesatuan,” kata Olly.
Sementara itu, Walikota GSVL kepada wartawan mengatakan dirinya mengapresiasi kerja keras BPK-RI dalam melakukan pendampingan kepada Pemda untuk memperoleh opini yang memuaskan.
Dari beberapa daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) salah satunya adalah Kota Manado di tahun 2016 untuk LKPD tahun 2015, katanya.
“Saya rasa BPK-RI telah bekerja keras memberikan pendampingan sekaligus memeriksa LKPD. Opini WTP yang diraih Pemkot Manado karena adanya komitmen bersama aparatur pemerintah termasuk sinergitas dengan BPK,” ujar Walikota GSVL yang turut didampingi Inspektur Kota Manado Andre Hosang SE.
Tampil sebagai narasumber Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia Ak MBA CA CGAP QIA.
Dadang tampil dengan materi peran pengawasan intern dalam peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah (LKPD berbasis akrual).
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof DR Gagaring Pagalung SE MS Ak CA juga tampil dengan materi peran akuntansi akrual dalam pencegahan korupsi.
Selain itu, tampil pula Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Drs Syarifuddin MM dengan materi membangun regulasi tata kelola keuangan daerah yang berorientasi terhadap peningkatan LKPD berbasis akrual.
Tampil juga Auditor Utama Keuangan Negeri VI BPK RI H Sjafrudin Mosil SE MM dengan materi evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual pada Pemda di Wilayah Keuangan Negara VI.
Walikota Bitung Drs Maxmilian Lomban tampil menjadi moderator. Sebelumnya, Anggota VI BPK-RI Prof DR Bahrullah Akbar MBA turut membuka acara ini, yang diawali dengan laporan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Endang Tuti Kariani SE MM.
(Fred)
